Belanja Produk Lokal Ditargetkan Rp500 Triliun, Bisa Tercapai?

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengakui bahwa sistem yang dimiliki LKPP saat ini masih membingungkan, terlebih bagi pihak-pihak yang tidak akrab dengan tekhnologi. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan sistem supaya dapat mendorong pemaksimalan e-purchasing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dirinya pun meminta agar sistem yang dijalankan oleh LKPP saat ini bisa bertranformasi untuk bisa lebih cepat, tepat, dan mudah digunakan.

Baca Juga: Belanja Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk Lokal Capai Rp1.600 Triliun, Erick Thohir: Sejarah Republik Ini

"Apalagi pada awal tahun ini banyak keluhan terkaitnya lemotnya 4 sistem yang ada di LKPP sekaligus, yaitu Katalog Elektronik, SIRUP, SIKAP, dan SPSE di LPSE LKPP sendiri. Jadi saya tidak bermaksud menguliti teman - teman, nggak lo, tapi kita diskusi di sini untuk cari solusi," terang Hendi, Selasa (24/1/2023).

"Kalau menurut saya yang seperti ini nggak keren, jadi harus jadi catatan untuk kita semuanya," tegasnya.

Baca Juga: Negara Habiskan Rp547 Triliun Beli Produk Lokal, Jokowi: Ini Sangat Bagus

Namun di sisi lain, Hendi tak memungkiri bahwa LKPP RI tidak dapat sendirian dalam membangun sistem seperti yang diinginkannya. Menurutnya, agar transformasi sistem digital LKPP RI dapat diupayakan lebih cepat diperlukan keterlibatan pihak yang telah berpengalaman dalam urusan pengembangan tekhnologi.

Untuk itu, dirinya bersama LKPP RI kemudian menggandeng PT Telkom Indonesia guna melahirkan platform digital baru untuk pengadaan barang/jasa di Indonesia.

"Walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki sebenarnya Alhamdulillah, transaksi pada katalog elektronik yang dimiliki LKPP sudah lumayan. Tapi PR nya hari ini terus bertambah, dimana pada tahun ini kita ditargetkan untuk bisa mencapai 5 juta produk tayang, 500 triliun transaksi, serta 95% nya harus merupakan produk dalam negeri, lebih dalam lagi produk UMK dan Koperasi," jelas Hendi.

"Maka dari itu ini harus dibantu Telkom, yang mana pada tahun ini harapan ke arah adanya platform baru ini sudah bisa kita wujudkan," ujarnya. 

(Feby Novalius)