BPKP Awasi Ketat Keuangan 4 Provinsi Baru Papua

“Kita pasti akan bantu Bapak semua. Kita jaga pertama compliance dulu supaya apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan. Akuntabilitas kita bicara keuangan dan kinerja. Kita belum bisa bicara kinerja sebelum akuntabilitas keuangan bahwa belanja dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya,” ujar Ateh dalam keterangan pers, Kamis (23/2/2023).

Menurutnya, pendirian provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan wujud dari pemerataan pembangunan di kawasan Papua.

Ateh menilai otonomi daerah merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta daya saing masing-masing daerah.

Untuk daerah di wilayah Papua, juga diberlakukan otonomi khusus untuk mendorong penguatan daerah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Adapun, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menegaskan, tidak ingin menjadi provinsi yang terbawah. Pihaknya langsung bekerjasama dengan semua pihak termasuk BPKP.

“Kami apresiasi inisiatif ini, atas komunikasi, koordinasi kami dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat,” kata dia.

Sedangkan pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, mengaku bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru. Keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Dia meminta dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.

“Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)