Sindir BPKP, Wapres Minta Lembaga Pengawasan Lebih Efektif
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih efektif melakukan pengawasan terhadap pembangunan, di tengah naiknya anggaran belanja negara setiap tahunnya.
"Kita mempunyai lembaga pengawasan yang begitu banyak, ada BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, belum lagi Kejaksaan, Polisi dan KPK. Artinya, dari segi pengawasan tidak kurang, namun perlu sinkronisasi. Oleh karena itulah, BPKP bermakna bahwa bukan hanya setelah kejadian baru diperiksa, tetapi sedang berjalan pembangunan pun dapat diperiksa," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Wapres mengatakan, dengan kewenangan cukup luas, BPKP seharusnya dapat bekerja dengan baik untuk mengoptimalkan pengawasan keuangan dan pembangunan, sehingga minim terjadi penyalahgunaan anggaran pembangunan.
"Kita tahu luasnya jangkauan tugas BPKP, mulai dari audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pengawasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pemberantasan KKN, pendidikan serta pelatihan. Artinya, apabila BPKP bekerja dengan baik, tentu tidak akan terjadi penyelewengan," katanya.
