Rafael Alun Trisambodo Punya Harta Rp56 Miliar, Sri Mulyani Harus Audit Seluruh PNS Pajak

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk memeriksa dan mengaudit setiap pejabat dalam Ditjen Pajak (DJP) menyusul dugaan ketidakwajaran harta Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Terkait hal itu Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Reza Hafiz, menyarankan agar Kementerian Keuangan meninjau ulang dan mengaudit secara berkala setiap individu yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

Apalagi, berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, lebih dari 13.000 pejabat Kementerian Keuangan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi sampai 2022.

height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yNS8xLzE2MzM0NC8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive">

"(Karena) mereka sangat rentan terhadap praktik fraud [penggelapan uang], tunjangan yang besar tidak menggaransi bahwa seseorang sudah selesai dengan urusan perutnya dan perbaikan akhlaknya," kata Reza dikutip BBC News Indonesia, Minggu (26/2/2023).

Sebelumnya pada konferensi pers yang diselenggarakan Jumat (24/2) pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.