Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp182,6 Triliun pada Februari 2023

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari mencapai Rp182,6 triliun atau 8,1% dari APBN.

"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp76,4 triliun atau 7,6% dari APBN, utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, dan sarpras/logistik," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/BMN, penyaluran bansos serta operasional K/L.

"Sementara itu, untuk belanja non K/L Rp106,2 T atau 8,5 persen dari APBN yang utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluraan subsidi," tuturnya.

Dia menuturkan, jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp11,9 yang terdiri belanja K/L sebesar Rp10,2 triliun untuk bayar iuran JK dan belanja non-K/L sebesar Rp1,7 untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/POLRI.

Selanjutnya, untuk anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp3,3 triliun, melalui belanja K.L yaitu Kementerian PUPR menjadi Rp2,3 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi dan Kementan Rp0,6 triliun untuk kawasan pad dan kedelai.

Prioritas selanjutnya adalah angaran perlindungan sosial mencapai Rp34,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp9,6 t untuk Kemensos, Kemendikbudristek dan kemenag, serta BNPB.

"Kemudian belanja non-K/L sebesar Rp24,3 triliun untuk penyaluran subsidi termasuk subsidi BBM, listrik, pupuk ada di dalam belanja ini dan belanja TKD sebesar Rp0,4 triliun untuk penyaluran BLT Desa," pungkasnya.

(Taufik Fajar)