Orang Kaya di LA Kabur Gegara Pajak Rumah Mewah

JAKARTA – Orang-orang kaya di Los Angeles, California kabur karena menghindari pajak rumah mewah. Para miliarder menjual rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik.

Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama.

Melansir VOA, Selasa (4/4/2023), terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas USD5 juta, rumah itu akan dikenai pajak 4%; dan kalau di atas USD10 juta, 5%.

Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya, yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu.

Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden Grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, "Selling Sunset", termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.

"Pasar properti sedang mengalami masa yang sangat sulit, real estat mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles,” kata Oppenheim.

Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya, di Los Angeles, salah satu pasar real estat termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai $5 juta tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil, katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak, dan pasar properti di sana terguncang.

Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Legislasi itu disetujui untuk menyediakan dana bagi krisis tunawisma kota itu.

(Dani Jumadil Akhir)