Sri Mulyani Sebut Belanja APBD 2023 Melambat, Apa Penyebabnya?

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kinerja realisasi belanja APBD 2023 melambat dibandingkan 2022.

Hingga April 2023, belanja APBD tercatat sebesar Rp219,44 triliun dari pagu belanja Rp1.077,47 triliun atau 20,3% terhadap APBD. Realisasi belanja APBD mengalami perlambatan -5,56% dibandingkan April 2022 yang menyentuh Rp232,36 triliun.

 BACA JUGA:

"Hal ini disebabkan oleh perlambatan kinerja serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya yang dipengaruhi hari libur dan cuti bersama nasional yang menyebabkan efektif hari kerja hanya 12 hari," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Mei 2023 di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Sebagai informasi, SP2D transaksi terakhir tanggal 18 April 2023, sementara sebagian besar belanja direalisasikan dan dicatat di awal Mei.

 BACA JUGA:

Belanja pegawai terkontraksi 3,29% karena perlambatan serapan pembayaran tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya, KDH dan DPRD, serta belanja pegawai untuk BLUD.

 

"Kemudian, belanja barang dan jasa turun 7,45% yang disebabkan oleh perlambatan serapan belanja jasa, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD," kata Sri.

Di sisi lain, belanja modal turun 12,71% karena perlambatan serapan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan air, alat kedokteran dan kesehatan, peralatan dan mesin.

"Belanja lainnya turun 6,71% karena berkurangnya realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan sosial kepada individu," tambahnya.

Dia mencatat realisasi belanja fungsi Perlinsos tumbuh 1,45%, namun fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan lebih lambat dibandingkan tahun lalu. "Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan terkendalinya kasus Covid-19," pungkas Sri.

(Zuhirna Wulan Dilla)