JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa tahun politik menjadi pertimbangan besar para pelaku usaha sebelum melakukan investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para pelaku usaha saat ini masih memiliki keraguan kepada pemimpin berikutnya untuk melanjutkan proyek pembangunan ibu kota tersebut.
"Mungkin saat ini memasuki tahun politik ini menjadi pertimbangan (pelaku usaha) sebelum masuk ke IKN, bagaimana nanti pemimpin yang akan terpilih ini akan melanjutkan atau tidak," kata Wakil Ketua Komtap Promosi Sektoral, Bidang Investasi Kadin Hardini Puspasari dalam Market Review IDXChannel, Senin (5/6/2023).
Hal itu yang membuat para pelaku usaha hingga saat ini masih minim realisasi investasi di IKN. Padahal porsi pembangunan IKN mayoritas akan menggunakan uang para investor sebesar 80% dari total kebutuhan pembangunan. Sedang APBN ditugaskan untuk mengurusi infrastruktur yang porsinya 20% dari total biaya proyek tersebut.
"Harus kita lihat dengan perkembangan kinerja pak Jokowi, menunjukkan prestasi yang sangat baik, ini adalah pelajaran bahwa pemimpin yang kedepan harus tetap melanjutkan yang sudah di programkan," sambungnya.
Sebagai pelaku usaha, Hardini menilai tawaran insentif yang diberikan pemerintah lewat PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara sudah cukup menarik. Namun sentimen politik tetap menjadi pertimbangan besar juga bagi para pelaku usaha.