MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta BUMN maupun swasta turut terlibat dalam penyediaan air bersih ke masyarakat. Pasalnya, penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi yang merata untuk masyarakat terkendala masalah pendanaan.
Menurutnya, penyediaan air bersih dan sanitasi sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting atau gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak.
"Masih ada kendala yang dihadapi yaitu pembiayaan infrastruktur, selain yang disediakan pemerintah melalui APBN/D itu belum mencukupi, oleh sebab itu pendanaan dari BUMN dan swasta yang kita ingin supaya bisa terpenuhi," ujar Maruf Amin pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023, Selasa (6/5/2023).
Wapresnya menjelaskan, berdasarkan laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan sejumlah 3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang nanti pada 2050.
"Pemerintah menargetkan, bahwa air bersih dan sanitasi harus terpenuhi ke masyarakat, untuk penurunan stunting, dan daerah miskin itu biasaanya kurang air, karena air adalah kehidupan," lanjutnya.
Wapres menilai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih yang layak dan aman meskipun penyediaan air minum yang layak merupakan amanat konstitusi.
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah. Kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi. Jika kondisi ini tidak segera diubah, maka yang dikorbankan adalah generasi masa depan.
"Ini masalah penting masalah air, kebutuhan seluruh umat manusia, bahkan untuk yang hidup. Oleh sebab itu perushaan air minum diseluruh Indonesia PDAM-PDAM harus menyediakan air minum yang layak dan sehat," pungkasnya.
(Feby Novalius)