Seluruh Tol Waskita Karya Dijual, Wamen BUMN: Butuh Waktu Bisa Laku

JAKARTA - Sejumlah ruas tol milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk belum memiliki nilai keekonomian yang tinggi bila harus dijual ke investor. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut internal rate of return (IRR) atau tingkat efisiensi dari beberapa ruas jalan tol milik emiten bersandi saham WSKT itu masih sangat rendah.

Untuk itu, perusahaan membutuhkan waktu lama untuk menaikan internal rate of return-nya agar bisa dilirik investor.

"Itu akan lama, karena jujur aja IRR rendah, kalau diselesaikan butuh waktu lama untuk capai keekonomian," ungkap Tiko saat ditemui wartawan, Rabu (7/6/2023).

Total tol yang rencananya dilepaskan ke pasar mencapai 20 ruas. Tiko mengatakan dari jumlah itu, sembilan ruas diantaranya sudah didivestasi. Sedangkan, dalam waktu dekat Waskita bakal melego tiga ruas lagi, termasuk Tol Pemalang – Batang.

"Kan pada puncaknya itu 20 tol, kita sudah divestasi sembilan, kita ada tiga lagi, termasuk Pemalang Batang dan lainnya, saya lupa rinciannya," ucapnya.

Dia sebelumnya membocorkan tiga ruas tol yang dijual WSKT diantaranya Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung), Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Tol Becakayu), dan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM).

Perkaranya, ruas-ruas tol tersebut memberatkan neraca keuangan emiten BUMN Karya itu. Padahal, pemerintah sudah menyuntik APBN dengan nominal triliunan Rupiah agar WSKT bisa merampungkan pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) di sektor jalan tersebut.

Misalnya, anggaran yang dicairkan negara untuk mengerjakan Tol Kapal Betung mencapai Rp 17 triliun. Lalu, Tol Becakayu dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dengan total investasi yang bersumber dari APBN sebesar Rp 3 triliun.

"Memang ada tiga yang berat, tol Kapal Betung, itu paling berat karena itu gambut, kita sudah taruh uang Rp 17 triliun di situ, belum selesai juga. Kemudian, Tol Becakayu dan Bocimi Rp 3 triliun, itu prioritas diselesaikan," katanya.

Ketidakmampuan Waskita Karya menuntaskan pekerjaan jalan tol membuat pemerintah akan mengalihkan proyek itu ke PT Hutama Karya (Persero). Saat ini pemegang saham masih menunggu diterbitkannya payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait penugasan baru ke Hutama Karya.

"Nanti akan kita kasih Hutama Karya, nanti keluarkan lagi Perpres baru untuk penugasan baru ke Hutama Karya," tutur Tiko.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)