Diizinkan Sri Mulyani, Menteri PUPR Dapat Anggaran Rp6,7 Triliun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggunakan anggaran yang ditahan melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Menteri Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek terutama yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Naisonal (PSN) maupun mempercepat penyelesaian beberapa proyek lain.

 BACA JUGA:

"Kami sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan automatic adjustment yang selama ini dihold, kita buka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan dana yang cair sebesar Rp6,7 triliun itu akan dibagikan untuk semua kegiatan ke PU-an.

 BACA JUGA:

Seperti program di Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, maupun sektor perumahan.

 

"Angkanya Rp6,7 triliun, itu untuk bina marga, cipta karya, dan semua ke PU-an, jadi sudah dipakai untuk penggantian tanah tol Semarang Demak 1,1 triliun, disiapkan. Kemudian dukungan konstruksi jalan tol Betung - Jambi Rp800 miliar, Bandara VVIP Rp300 miliar, penyelesaian bendungan kita tambahkan yang belum selesai tahun ini," kata Menteri Basuki.

Namun demikian Menteri Basuki menjelaskan anggaran tersebut memang sengaja tidak digunakan untuk mendukung pembangunan IKN karena memang jenis anggarannya berbeda.

Justru menurutnya apabila dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN.

Dikhawatirkan akan menggangu beberapa program lain yang saat ini juga bersamaan tengah dikerjakan.

"IKN itu terpisah, jadi kami juga diingatkan oleh komisi V, jangan sampai anggaran IKN mengurangi kegiatan lain seperti padat karya. Jadi alokasi anggaran 2023 itu diluar anggaran IKN, jadi IKN ada sendiri," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)