Begini Skema PNS Ajukan KPR di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan saat ini pemerintah tengah merancang skema yang menarik untuk kepemilikan rumah PNS yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan skema yang dibuat kemungkinan tidak jauh berbelanja dengan pengajuan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) yang sudah ada sebelumnya.

 BACA JUGA:

Namun yang menjadi pembahasan adalah keterjangkauan para PNS yang akan tinggal di IKN.

"Sedang disiapkan, skema hampir sama (dengan KPR), intinya adalah affordable (terjangkau). Kalau bentuknya nanti lagi di godok," ujar Herry usai menghadiri acara BP Tapera, Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, mulai tahun 2024 mendatang pemindahan pusat pemerintahan sudah mulai dilakukan secara bertahap.

Bersamaan dengan para ASN, TNI, Polri yang juga akan menjadi penduduk pertama di IKN.

"Kita kan mau ada pemindahan besar-besaran, kan seyogyanya kan mereka bisa mampu beli rumah di sana, kan tinggal disana nantinya," lanjutnya.

Adapun pada pembangunan tahap awal IKN Kementerian PUPR mendapatkan tugas memenuhi pembangunan infrastruktur dasar, kantor Pemerintahan, dan hunian.

 BACA JUGA:

Baik hunian para ASN, TNI, Polri, hingga rumah dinas para pejabat yang akan tinggal di IKN.

"(Tidak semua gratis) ada yang rumah sewa, kan sudah disiapkan, rumah dinas juga disiapkan," pungkas Herry.

(Zuhirna Wulan Dilla)