Kelapa Sawit Sejahterakan 317 Kabupaten di Indonesia, Ini Buktinya

JAKARTA - Kelapa sawit berperan besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. Bahkan sebanyak 317 kabupaten di Indonesia bisa meningkatkan ekonomi rakyat dari komoditas ini.

"Terlebih ada (aturan) dana bagi hasil (DBH) sawit yang sekarang sudah terbit melalui PP 38 tahun 2023. Di mana di situ ada sekitar 317 kabupaten yang akan mendapatkan DBH, selian nanti juga ada daerah-daerah perbatasan dan yang lain," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam Seminar Nasional "Sawit Memerdekakan Rakyat Indonesia dari Kemiskinan" yang diselenggarakan oleh SawitKita di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Dia mengatakan, ketentuan porsi untuk daerah perbatasan adalah sekitar 20%, provinsi sebesar 20%, dan 60% untuk kabupaten penghasil.

"Ini memerdekakan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Bayangkan dari sekitar 580 kabupaten se-Indonesia, ada sekitar 317 kabupaten yang bergantung dari kelapa sawit. 60% jumlahnya, kita perlu bangga dan jaga betul 60% kabupaten kita, karena ekonominya bergantung pada kelapa sawit," ucap Musdhalifah.

Dia bahkan membandingkan, untuk kabupaten-kabupaten yang tergantung pada kelapa sawit, dan yang tergantung pada komoditas lainnya, ada perbedaan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi daerah yang lebih bergantung pada kelapa sawit.

"Jadi ini juga harus kita ingat betul-betul bahwa rakyat kita bergantung pada kelapa sawit, supaya tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Kita masih punya lebih dari 10 juta rakuat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini yang seharusnya kita perjuangkan dan bangkitkan ekonominya," tegas Musdhalifah.

Dia mengingatkan, jangan sampai daerah yang ekonominya sudah ada selalu diganggu dan disebut merusak ekosistem. "Ekosistem itu, contohnya hutan saja tidak diapa-apakan, pohon itu tumbang dengan sendirinya kalau tua, akan tumbuh lagi pohon-pohon baru, begitu juga dengan ekosistem," tambah Musdhalifah.

Dia menyebut, jika ekosistem diubah, tentunya akan muncul ekosistem baru. Maka dari itu, Mushdhalifah mengajak semua pihak untuk beradaptasi dengan ekosistem yang baru ini. Dia mencontohkan negara-negara yang tidak punya hutan, tapi ekosistemnya tidak disebut rusak.

"Ekosistemnya rusak kah kita bilang? Kan tidak. Kenapa yang ada sawit malah dibilang rusak. Itu negara-negara yang tidak punya tanaman dan banyak industri, kita klaim dia ekosistemnya rusak nggak? Negara kita saja yang terus diklaim, apa kita suka? Kita tidak mau ada hal-hal yang mengganggu ekonomi dan ekosistem yang kita perjuangkan," tandas Musdhalifah.

(Feby Novalius)