Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut juga berfokus pada insentif fiskal yang terarah dan terukur, di antaranya mendukung transisi ekonomi hijau (green economy), termasuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Kemudian mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan kualtias sumber daya manusia (SDM).
Dari sisi postur RAPBN 2024, Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp2.781,3 triliun, meningkat Rp1.133,5 triliun dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp1.647,8 triliun.
“Jadi kenaikan berdasarkan pemulihan ekonomi dan menimbulkan pendapatan yang gunakan lagi untuk membiayai pembangunan,” tutur Sri Mulyani.
Adapun dalam pidato tahunannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk mampu mencapai target pendapatan negara tersebut, pemerintah akan melakukan beberapa langkah optimalisasi.
Pertama, pemerintah akan menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi. Kedua, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Ketiga, implementasi NIK sebagai NPWP dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
(Taufik Fajar)