Pengusaha Soroti Transformasi UMKM hingga Suku Bunga RI yang Tinggi

JAKARTA - Pengusaha Indonesia menyoroti berbagai aspek terkait dengan isu ekonomi menjelang Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyebut isu yang pertama yakni terkait dengan transformasi UMKM melalui digitalisasi. Menurutnya, negara maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro.

 BACA JUGA:

“UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

Anggawira mengungkapkan, situasi di lapangan yang menjadi tantangan pelaku usaha khusunya pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan.

Anggawira menyoroti peranan BUMN yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).

 BACA JUGA:

“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global,” tegas Anggawira.

Selanjutnya, dia juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Anggawira menyatakan bahwa langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.

 BACA JUGA:

“Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hillirisasi kita," ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO).

Adapun Anggawira mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.

“Pertumbuhan ekonomi di atas 6% diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif,” pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)