MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Perubahan skema saat membeli gas elpiji 3 kg yang wajib menggunakan KTP. Hal ini bertujuan supaya penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
Kementerian ESDM kembali mengingatkan bagi para pembeli LPG 3 kg bersubsidi untuk mendaftarkan diri secepatnya supaya tetap bisa menikmati gas melon tersebut.
Dirangkum Okezone, Minggu (3/9/2023), fakta tentang pembelian gas elpiji 3 kg menggunakan KTP.
1. Tujuan Pembelian Gas Menggunakan KTP
Tujuan kebijakan tersebut yakni agar subsidi yang diberikan Pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran.
2. Sasaran Penerima Gas Elpiji
Sejak 1 Maret 2023, Pemerintah melalui Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg di Sub Penyalur atau Pangkalan ke dalam sistem berbasis website sebagai tahap awal dari Program Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.
3. Aturan Terbaru
Kebijakan ini telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Nomor 38 Tahun 2019, LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Selanjutnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
4. Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kg
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menuturkan cara daftar LPG 3 kg. Dia pun menegaskan, dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg.
"Para pembeli di Pangkalan hanya perlu membawa KTP dan/atau Kartu Keluarga, dan apabila sudah terdata dalam sistem hanya cukup membawa KTP untuk pembelian selanjutnya. Khusus untuk pengguna Usaha Mikro diperlukan tambahan foto diri di tempat usaha," ujarnya.
5. Proyeksi Jumlah Pembelian Akhir Tahun
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut hal itu lantaran tingginya permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Pertamina, Rabu, 30 Agustus 2023.
6. Asumsi CPA
Nicke meminta Komisi VII DPR RI untuk dapat mendukung agar kelebihan kuta ini menjadi bagian dari subsidi tanpa menambah jumlah subsidi.
Hal itu menurutnya karena asumsi Contract Price Aramco (CPA) yang ditetapkan dalam APBN lebih tinggi dibandingkan realisasi.
"(Jadi) kalau pun ini overkuota secara total tidak meningkatkan subsidi karena CPA actual itu lebih rendah. Sehingga kita lihat sebetulnya ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan persetujuan overkuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi. Ini yang kami perlukan support dari dpr Komisi VII," pungkasnya.
5. Proyeksi Jumlah Pembelian Akhir Tahun
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut hal itu lantaran tingginya permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Pertamina, Rabu, 30 Agustus 2023.
6. Asumsi CPA
Nicke meminta Komisi VII DPR RI untuk dapat mendukung agar kelebihan kuta ini menjadi bagian dari subsidi tanpa menambah jumlah subsidi.
Hal itu menurutnya karena asumsi Contract Price Aramco (CPA) yang ditetapkan dalam APBN lebih tinggi dibandingkan realisasi.
"(Jadi) kalau pun ini overkuota secara total tidak meningkatkan subsidi karena CPA actual itu lebih rendah. Sehingga kita lihat sebetulnya ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan persetujuan overkuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi. Ini yang kami perlukan support dari dpr Komisi VII," pungkasnya.
(Feby Novalius)