Serba Digital, Sri Mulyani Yakin Transaksi Keuangan Daerah Transparan

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini transaksi keuangan daerah lebih transparan karena digitalisasi. Dalam APBN 2024 yang akan mulai dijalankan 1 Januari mendatang, digitalisasi transaksi keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Dia mengatakan bahwa hal ini diwujudkan melalui penerbitan kartu kredit pemerintah dan untuk pembayaran pajak PNBP retribusi melalui transaksi digital.

"Kami berharap bahwa dengan digitalisasi ini, yang paling penting seluruh pemerintah daerah (pemda) juga mengantisipasi cara bekerja atau model bisnis baru dari pemerintahan, termasuk dalam hal ini interaksi dengan sektor keuangan dan bisa mendukung inovasi," ujar Sri dalam Rakornas P2DD "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Tentu dalam hal ini, dia mengatakan Kemenkeu akan terus mendukung kebutuhan pemda dalam investasi digital, terutama dari sisi infrastruktur dan sisi kualitas SDM-nya.

"Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan dilakukan atau diimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD diharapkan akan meningkatkan transparansi transaksi keuangan di daerah," ucap Sri.

Juga dulu yang sering dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluhan mengenai berbagai laporan-laporan.

"Kalau dengan transaksi digital, maka otomatis informasi data itu bisa dicapture sehingga mengurangi beban pelaporan. Juga mengintegrasikan sistem pengelolaan antara keuangan daerah dan keuangan nasional," sambung Sri.

Dengan ETPD, maka pada sisi belanja dan pendapatan akan bisa ditracking secara tepat waktu.

"Sehingga, pemda bisa membuat keputusan dengan jauh lebih akurat dan tentunya ini akan semakin memicu modernisasi administrasi perpajakan daerah, serta meningkatkan kualitas belanja daerah," tandas Sri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)