Kepala Daerah Wajib Lapor Jika Stok Beras Menipis ke Bulog

JAKARTA - Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi meminta Kepala Daerah untuk segera melaporkan ketersedian pangan ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu supaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.

Arief mengharapkan, ketersediaan beras baik di pasar tradisional dan maupun retail modern tidak mengalami kekurangan. Mengingat saat ini juga produksi pertanian juga tengah mengalami penurunan yang disebabkan oleh masalah iklim.

"Penuhi pasar retail modern dilakukan, pasar tradisional juga dilakukan, jadi seluruh Pimpinan daerah yang tidak memiliki beras baik di pasar tradisional maupun pasar modern silakan menghubungkan Bulog terdekat," ujar Arief pada acara GPM Serentak dalam Rangka Hari Pangan Sedunia di Kementan, Senin (16/10/2023).

Bukan hanya dari sisi ketersediaan, Arief juga meminta beras digelontorkan dari Bulog juga harus terjangkau oleh masyarakat alias harganya tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan.

"Kita sisir semuanya harus punya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan) dan dijual dengan harga eceran tertinggi seperti yang sudah disampaikan," sambungnya.

Di samping itu, Arief menjelaskan bahwa saat ini Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk segera membanjiri pasar induk beras Cipinang. Adapun saat ini sudah digelontorkan beras sebanyak 8-9 ribu ton. Hal itu bertujuan agar harga beras di pasar tidak mengalami lonjakan harga yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan.

"Dikawal satgas pangan, tidak boleh ada 1 butir pun yang disalah gunakan. Saya sudah minta dari teman-teman satgas pangan, tentunya kawal ini sampai dengan konsumen," kata Arief.

"Pertama 640 ribu ton beras ini harus terbagi habis dalam 3 bulan. Untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan oleh pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog, tidak boleh main-main," pungkasnya.

(Feby Novalius)