Harga Tiket LRT Bali Bisa Mahal jika Tak Diberi Subsidi Negara

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa harga tiket LRT Bali nantinya berpotensi tidak terjangkau oleh masyarakat jika pembangunannya dibiayai sepenuhnya dari investasi.

Suharso menyebut pihaknya melihat dalam pembangunan LRT Bali ada right of way yang sebaiknya di danai oleh negara.

 BACA JUGA:

"Buat kami di Bappenas, kami menghitung ada bagian dari barang publik di sana yaitu misalnya right of way itu kalau bisa dibiayai oleh negara, oleh pemerintah," kata Suharso saat ditemui di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Sementara terkait dengan biaya operasional, investasi signal, link, dan lain sebagainya, Suharso mempersilahkan jika dilakukan melalui skema bussiness base.

 BACA JUGA:

"Kalau nggak (dibiayai negara), nanti tiketnya itu nggak affordable," ucap Suharso.

Sebelumnya Suharso pernah mengusulkan proyek LRT Bali didanai oleh pinjaman dalam negeri (PDN).

 BACA JUGA:

"Kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right of way, kemudin ada kerjasama antar swasta, BUMN dan daerah," kata Suharso.

Meski demikian, Suharso masih enggan memberikan bocoran terkait berapa jumlah pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan LRT Bali tersebut. Musababnya adalah pemerintah masih melakukan perhitungan karena direncanakan LRT Bali akan ada lintasan yang underground atau di bawah tanah.

"(Proyeksi biaya) belum sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada, tapi belum bisa disampaikan," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)