KAI Optimalisasi Aset Tanah dan Bangunan agar Tak Diselewengkan

"Dengan demikian, bilamana ada pihak-pihak yang mengakui, mengklaim, menduduki, dan/atau menguasai, baik aset tanah PT KAI maupun rumah perusahaan secara melawan hukum akan dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan baik pelaporan pidana umum maupun pidana korupsi," tegas Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI itu.

Sandry menjelaskan, guna mengamankan aset KAI, pihaknya terus melakukan penertiban aset yang dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian. Langkah ini dilakukan agar segala proses berjalan lancar.

Di samping itu, pihak Sandry juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar terus memberikan dukungan terhadap program penyertifikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan.

"Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief Netherlands) untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu," ungkap Sandry.

Sebagai informasi, PT KAI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait. FGD ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sejarah aset tanah dan bangunan KAI, status modal atau kekayaan negara yang dipisahkan pada KAI, dan legalitas status tanah dan rumah perusahaan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)