Ini Penampakan Rusun untuk PNS di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar kota bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dikutip dari Instagram @pupr_perumahan, Kementerian PUPR mengatakan rusun ini diperuntukkan bagi ASN PUPR yang ditugaskan di Kalimantan Timur.

Kini para abdi negara yang bertugas di IKN bisa menempati rusun dengan pembangunan hunian vertikal yang berlokasi di Jalan Proklamasi Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan.

“Terimakasih atas program pembangunan Rusun untuk ASN ini sehingga saya dan suami bisa berkumpul bersama dan tidak LDR lagi. Anak-anak juga nyaman tinggal di sini dan fasilitasnya cukup lengkap dan terus terang saya juga hanya membawa pakaian saja dari Bandung karena meubelairnya sudah tersedia," ujar Siti Aminah, Istri salah satu ASN.

Rusun tersebut telah dilengkapi meubelair dan memiliki berbagai jumlah fasilitas lengkap sehingga ASN bisa fokus bekerja dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Rusun bagi ASN tersebut dinamakan Rusun BBPJN Kalimantan Timur setinggi empat lantai dan memiliki 44 unit hunian tipe 45. Terdiri dari beberapa ruangan dan dilengkapi unit hunian dengan meubelair.

Sebelumnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menjelaskan, badan usaha yang justru bakal merealisasikan perdana skema KPBU di IKN merupakan penanaman modal asing (PMA), yang rencananya bakal membangun hunian ASN-Hamkam di IKN nantinya.

"Kuartal I Insya Allah ada satu atau dua yang realisasi, itu termasuk KPBU, kan KPBU juga termasuk PMA untuk membangun di IKN. Paling tidak hunian," ujar Bambang saat ditemui usai acara Creative Digital di Jakarta, Kamis 9 November lalu.

Menurutnya, investor asing punya pertimbangan yang lebih sebelum memulai investasi ke IKN. Hal itu yang juga menyebabkan realisasi investasi PMA ke IKN berjalan lebih panjang dibandingkan dengan pengusaha dalam negeri yang justru sudah mulai melakukan groundbreaking mulai September lalu.

"Mereka berproses, namanya asing itu kadang-kadang pertimbangannya panjang," lanjutnya.

Adapun saat ini Pemerintah tengah mengurus skema KPBU dengan perusahaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan perkiraan nilai investasi Rp30,8 triliun.

Rencananya, konsorsium tersebut bakal membangun 60 tower ASN-Hankam untuk pemenuhan kebutuhan hunian bagi para PNS yang bakal pindah ke IKN nantinya. KPBU pembangunan rusun ini dilakukan agar hunian PNS di IKN nantinya mengalami kesamaan dengan proyek rusun yang juga dibangun oleh APBN sebanyak 47 tower.

"Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo dalam kesempatan yang berbeda.

(Feby Novalius)