RI Ingin Kuasai 61% Saham Freeport, Erick Thohir: Bukan Buru-Buru

JAKARTA - Pemerintah berencana menguasai saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan kepemilikan saham hingga 61%. Saat ini kepemilikan saham pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan atau MIMD ID baru di angka 51%.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana pemerintah mengakuisisi saham PTFI tidak dilakukan secara terburu-buru.

Dia menjelaskan masa kontrak Freeport Indonesia akan selesai pada 2041 mendatang. Kendati begitu, PTFI punya pilihan, yakni tetap mengembangkan potensi dengan berinvestasi, setelah berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di perut Grasberg, Papua. Atau justru berhenti beroperasi alias shutdown.

Soal pengembangan potensi emas setelah habis masa kontrak, pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport Indonesia hingga 20 tahun mendatang.

Hanya saja, izin perpanjangan kontrak juga dibarengi dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10%, sehingga total saham negara naik menjadi 61%.

“Investasi untuk 20 tahun lagi, kalau bisnis pertambangan harus invest di awal, nggak bisa kontraknya habis baru invest, nanti barangnya muncul 20 tahun lagi,” ungkap Erick di Kementerian BUMN, Selasa (19/12/2023).

“Jadi bukan sesuatu yang buru-buru, memang potensinya masih ada atau shutdown 2041, pilihannya itu.

Saat ini, PTFI kembali berinvestasi dengan membangun fasilitas pemurnian atau smelter kedua di Gresik, Jawa Timur (Jatim). Progres pembangunannya sudah mencapai 84 persen dan ditargetkan rampung Mei 2024 mendatang.

Di sisi kapasitas produksi, fasilitas peleburan ini memiliki kemampuan produksi sebesar 1,7 juta ton per tahun

“Investasi yang harus dilakukan sejak awal itu, investasinya nanti selain smelter di Gresik dari 1,3 (ton) ditambah 1,7 (ton), nanti ada di Fakfak, itu kan semua uang, kembali it's a ya, mesti dihitung,” papar Erick.

(Feby Novalius)