Utang Pemerintah di Era Jokowi Rp5.432 Triliun, Kini Tembus Rp8.041 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah per November 2023 tembus Rp8.041 triliun. Maka itu apabila diakumulasikan sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat yakni pada 2014, maka terjadi penambahan utang sebesar Rp5.432 triliun.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto mengatakan jangan hanya melihat besarnya nominal utang pemerintah saja. Sebab menurutnya, apabila dilihat dari berbagai indikator, maka risiko utang pemerintah tergolong masih sangat aman.

"Kita tidak hanya melihat nominalnya, kalau dilihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang kita termasuk risiko utang kita lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," jelasnya dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Selasa (2/1/2024).

Ia pun mencontohkan, misalnya dari sisi ratio utang terhadap PDB atau debt to GDP, utang yang ada saat ini rasionya mengalami perbaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rasionya sudah sangat berkurang jauh sejak pandemi, dimana saat itu rasio utang pemerintah naik signifikan hingga 40%.

"Per akhir November debt to GDP ratio kita 38,11%, turun dari posisi Desember 2022 39,7%, demikian pula turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Sekali lagi dari sisi debt to GDP ratio turun cukup besar di level 38,11%," tuturnya.