JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 11 provinsi masih kekurangan pupuk subsidi. Hal ini pun dikeluhkan para petani.
”Kami sudah keliling lumbung padi Indonesia di 11 provinsi. Keluhannya satu yang menonjol, yaitu pupuk. Dan di Pelakongan kemarin, Presiden Jokowi sudah menyatakan pupuk subsidi akan ditambah,” ujar Andi dalam keterangan resminya dikutip Kamis (4/1/2024).
Sebagai informasi, anggaran pupuk selama ini hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp25 triliun. Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Andi Amran juga memastikan pihaknya mencabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya, peraturan tersebut telah menghambat akses petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Saudara kita yang di hutan desa (LMDH) itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," sambungnya.
Untuk memudahkan akses petani dalam mendapatkan pupuk bersusbidi, Amran menyebutkan saat ini kartu tani tidak lagi menjadi syarat mutlak.