Sri Mulyani Dikabarkan Kecewa hingga Mau Resign dari Kabinet, Stafsus Menkeu: Hoax!

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan kecewa hingga mau resign dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar ini langsung dibantah Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Kabar ini dipastikan tidak benar atau hoax.

Yustinus Prastowo mengklarifikasi dan membantah bahwa Sri Mulyani akan melakukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Keuangan, serta rumor beredar lainnya yang tidak benar.

"Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab," tulis Prastowo dalam akun media sosial X, Jumat (5/1/2024).

 BACA JUGA:

Adapun poin tersebut adalah satu dari 11 rumor yang beredar seolah-olah Menkeu Sri Mulyani mengimbau ke masyarakat dengan dalih 'Indonesia Dimiskinkan'. Prastowo lantas menegaskan Menkeu Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini.

"Silakan bersaing secara sehat. STOP membuat konten dan narasi yang menyesatkan. Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan, alih2 memikat hati rakyat. Biarkan kami bekerja profesional sesuai mandat. Saya klarifikasi satu persatu ya," tegas Prastowo.

Rumor lainnya adalah terkait kekecewaan Sri Mulyani karena anggaran belanja Alutsista Rp63,8 triliun disetujui Presiden Jokowi. Stafsus Menkeu ini lantas klarifikasi dengan: Menkeu SMI mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik LN. Tidak menyebutkan adanya kekecewaan.

Rumor lainnya adalah Belanja Alutsista dilakukan oleh PT TMI yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo. Klarifikasinya yaitu Hal ini diutarakan oleh Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), bukan Menkeu SMI. Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan telah ada surat penunjukkan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan Alutsista.

Selanjutnya adanya anggaran tersebut (alutsista) mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda menjadi nihil. Klarifikasinya tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah.

Prastowo juga menjelaskan soal Saran Sri Mulyani untuk menggeser dana belanja Alutsista menjadi dana bansos dan IKN tidak dihiraukan Jokowi.

"Klarifikasi: Tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian. Sampai saat ini bansos tetap lancar diberikan sesuai yang dianggarkan, bahkan dilakukan penebalan karena bencana El Nino," tulis dia.

Berikut klarifikasi lainnya dari Prastowo

"Permainan membangkrutkan 7 BUMN alasan kekurangan dana. Klarifikasi: Ini pernyataan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang mengungkap pembubaran ketujuh BUMN tersebut adalah bagian dari transformasi Kementerian dalam 4 tahun terakhir. Adapun ketujuhnya dibubarkan karena dinilai tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara,"

"Pabrik kertas Leces yang sahamnya dikuasai adik Prabowo dijual murah demi dana kampanye. Klarifikasi: Proses pembubaran Leces sudah dilakukan sejak Juni 2022, jauh sebelum adanya kontestasi Pilpres. Penilaian ini tidak perlu dikaitkan dg Menkeu SM."

"7 BUMN menyusul akan dipailitkan karena Presiden ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya kembali. Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI dan tidak ditemukan berita yang mengaitkan antara pemailitan BUMN dengan nama baik Presiden Jokowi. Utang negara dikelola dg baik bahkan rasio utang menurun karena tata kelola APBN yang semakin baik."

"3 perusahaan yang akan dijual murah. Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI. Aset-aset BUMN tersebut dijual untuk melikuidasi sebelum dilakukannya pembubaran."

"Pernyataan: Saat ini yang sebenarnya kolaps adalah Waskita Karya, 2 tahun karyawannya tidak digaji. Klarifikasi:Tidak ada pernyataan Menkeu SMI. Anak usaha Waskita Karya, Waskita Beton Precast (WSBP), melakukan PHK terhadap 600 karyawan. Tidak ditemukan berita Waskita Karya tidak membayar gaji karyawannya selama 2 tahun."

"Semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran. Klarifikasi: Tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menkeu SMI. Demikian kami sampaikan klarifikasi. Semoga jelas dan publik dapat jernih memahami."

(Dani Jumadil Akhir)