Mahfud MD Sebut 20 Ribu Orang Kalimantan Belum Punya KTP

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan, salah satu penyebab masyarakat adat tidak dilibatkan adalah karena tidak memiliki KTP.

"No one let behind dan itu yang saya lakukan, jangan ada yang tertinggal. dan itu yang saya lakukan kalau bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong, semua dilibatkan," kata Mahfud, dalam Debat Keempat Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

Mahfud juga menjelaskan alasannya untuk membatalkan 14 pasal yang terkait dengan masyarakat adat adalah untuk memberikan hak kepada mereka yang tinggal di sana.

"Dan itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal undang-undang pesisir justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba sekarang ini masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP," ujar Mahfud.

Dia juga menjelaskan alasan masyarakat adat tidak memiliki KTP karena dianggap menghuni hutan negara yang tidak boleh ditinggali. Menurutnya, hal tersebut tidak adil, mengingat masyarakat adat telah tinggal di hutan itu selama puluhan tahun.

"Kenapa tidak punya KTP? karena katanya dia menghuni hutan negara. ya kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ. Padahal dia sudah puluhan tahun di situ," imbuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menawarkan program KTP Sakti sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang meroket bagi kalangan petani.

"Kami waktu di Jawa Tengah, punya pengalaman. Akhirnya kami tahu, berapa jumlah petani, tanahnya luasnya berapa, yang buruh tani berapa, siapa yang bisa mengakses itu. Maka kenapa saya dorong, ini KTP Saktinya, agar bisa menjadi basis data untuk bisa mengurai itu," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun menyebut jika permasalahan data tersebut sudah selesai selanjutnya bisa menambahkan subsidi pupuk hingga membuat pabrik pupuk secara mandiri.

"Nah kalau sudah ketemu apa yang dilakukan? Ya kamu tambahin subsidi pupuk boleh, pupuknya diperoleh dari impor silakan, tapi kalau mau mandiri ya buat pabrik pupuk baru. Hitungan kita 3 ya. Nah kalau ini bisa kita lakukan mungkin bisa menggenapi kekurangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mempertimbangkan kelanjutannya dengan cara meramu pupuk organik maupun pengganti organik.

(Taufik Fajar)