Sinkronisasi Anggaran Pemerintahan Selanjutnya, Sri Mulyani: Itu Presiden Lah

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan hari ini. Usai pertemuan itu, Sri Mulyani ditanya mengenai ada tidaknya sinkronisasi dengan pemerintahan atau presiden berikutnya.

Seperti diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Menurut aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila Pemilu berjalan satu putaran, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan diambil sumpah jabatannya pada Oktober 2024 mendatang.

Mendapati pertanyaan tersebut, bendahara negara tidak mau ikut campur. Sebab persoalan itu diserahkannya kepada Jokowi sebagai Kepala Negara.

Sementara dirinya hanya ingin membahas perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

"Nanti itu bapak presiden lah ya. Enggak aku bahas APBN aja," ujarnya.

Kendati demikian, diakui Ani, sapaan akrabnya, sinkronisasi pemerintah memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan.

"Tapi nanti memang kan tidak terhindarkan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut Ani.

Diberitakan sebelumnya, kedatangan ANi ke Istana Negara untuk membahas soal tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur SIpil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

"Saya melaporkan pada bapak presiden untuk persiapan pembayaran THR gaji ke 13 kan itu sudah ada di UU APBN 2024," jelas Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu mengatakan, hal ini dibahas lantaran bulan Ramadan akan segera tiba dalam waktu dekat.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," terangnya.