Negara Berpotensi Kehilangan Rp15,6 Triliun Gegara Harga Gas Murah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menampik pernyataan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang melaporkan negara berpotensi kehilangan penerimaan sebesar lebih dari USD1 Miliar atau Rp15,6 Triliun (kurs Rp15.676) dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023.

"Engga tidak ada yang hilang," jelas Dadan ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Kendati demikian Dadan mengakui memang ada penurunan dari sisi penerimaan pemerintah. Tetapi, hal itu kemudian dimanfaatkan oleh industri, sehingga daya saing mereka meningkat, pajak bertambah serta tidak adanya pemutusan hak kerja (PHK) di sektor industri.

"Kita ingin industri maju, kita ingin juga nanti sesuai dengan yang dialokasikan. Kan memang betul terjadi penurunan penerimaan dari sisi pemerintah, memang betul dari sisi itu, (tapi) bukan hilang artinya. Tapi itu kan dimanfaatkan oleh industri sehingga idutri jadi daya saingnya meningkat indus tumbuh, pajak nambah, tidak ada PHK, kira-kira seperti itu," tutur Dadan.

Lebih lanjut, Dadan juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Industrian soal HGBT Ini.