Masih Impor, Ombudsman Minta Pemerintah Tak Pakai Jargon Swasembada Beras 100%

JAKARTA - Ombudsman RI meminta pemerintah tidak menggunakan jargon swasembada beras 100%. Pasalnya saat ini Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan hal ini agar tensi politik beras turun. “Lebih baik bilang saja swasembada beras 80% sehingga sisanya bisa ambil impor. Karena faktanya kita impor,” ujar Yeka dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024).

Mengenai impor beras, Yeka kembali meminta agar Pemerintah menyiapkan strategi kebijakan impor beras jangka panjang selama lima tahun. Misalnya saja data menunjukkan per tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton beras, maka bisa dilakukan strategi impor untuk lima tahun ke depan.

“Sehingga tidak lagi lobi-lobi dadakan yang akhirnya menyebabkan harga beras jadi naik. Dengan demikian, Bulog punya stok 5 tahun tapi keberadaannya ada di luar negeri. Tinggal diatur kedatangannya agar tidak membanjiri pasar,” terang Yeka.

Selain itu, Yeka meminta Pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait penugasan Perum Bulog. Mengingat beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bantuan pangan hanya sampai Juni 2024.

“Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian penugasan dari Pemerintah kepada Perum Bulog. Hal ini dapat memberikan sinyal pasti kepada pasar ketika setelah Juni 2024 tidak ada bantuan pangan sehingga pelaku usaha dapat melakukan antisipasi,” ujarnya.

Yeka mengingatkan, jangan sampai pasokan beras menurun ketika bantuan pangan dihentikan setelah Juni 2024. Hal ini akan berimbas pada kenaikan harga beras.

Terkait bantuan pangan, Yeka juga berharap Pemerintah tetap meneruskan program tersebut untuk membantu warga miskin. Di sinilah peran Bulog sebagai pengendali stok beras.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)