Ditjen Pajak-Bea Cukai Dipisahkan dari Kemenkeu, Ini Untung Ruginya

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan.

Ekonom menilai, kebijakan tersebut masih memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan antara untung dan rugi dari memisahkan kedua Direktorat Kementerian Keuangan itu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, poin positifnya tentu pemisahan DJP-Bea Cukai memberikan dampak terhadap kewenangan yang lebih luas bagi pengambil kebijakan perpajakan dan kebijakan cukai.

"Misalnya mau terapkan pajak karbon, ya langsung bisa dieksekusi. Kemudian mau kejar pajak kekayaan (wealth tax) juga bisa lebih cepat masuk kantong penerimaan negara," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (23/3/2024).

Selain itu menurutnya koordinasi DJP dan Bea Cukai juga menjadi lebih fleksibel ketika hendak mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya bisa langsung berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan strategi perpajakan dan target pajak.

"Apalagi mau kejar rasio pajak 18-25% di 2045 dan Indonesia mau jadi negara anggota OECD yang rasio pajaknya tinggi butuh lembaga perpajakan yang superpower," sambungnya.

Namun demikian, strategi pemisahan DJP dan Bea Cukai juga tidak luput dari kelemahan, misalnya proses pemisahan waktu yang tidak sebentar dan tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkannya.

"Ego sektoral di kemenkeu juga penting dilihat. Ibaratnya kalau DJP-bea cukai keluar dari Kemenkeu maka hilang sebagian wewenang menteri keuangan. Padahal soal rancangan apbn dirumuskan bersama dirjen dan lembaga dibawah kendali Menkeu," lanjutnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, dampak positifnya dari pemisahan DJP dan Bea Cukai juga bisa membuat kinerja kedua institusi tersebut menjadi lebih luas dan lebih fokus untuk menarik pajak ke masyarakat dan pelaku usaha.