Wamen BUMN Heran Pendanaan untuk Pengembang Perumahan Minim

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dukungan pendanaan terhadap para pengembang (developer) dalam bisnis perumahan atau hunian masyarakat dinilai belum maksimal.

Meski ekosistem perumahan di Tanah Air banyak pemainnya, namun dukungan pendanaan untuk developer masih nihil, sehingga mereka terhambat anggaran.

Padahal, pembangunan perumahan atau hunian yang layak bagi masyarakat diperlukan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR baru menyediakan pembiayaan bagi pembeli atau konsumen melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP merupakan sebuah dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian PUPR.

Sebaliknya, dukungan serupa belum diterapkan pemerintah bagi developer di dalam negeri. Meski, developer membutuhkan capital besar untuk bisa menghasilkan hunian yang layak bagi MBR.

“Ini kita dorong terus, bagaimana konsep perumahaan ini, apa dukungan pemerintah? Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama Pak Budi, Pak Nixon bingung juga, karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya. Ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developer-nya gak ada,” ujar Tiko saat ditemui wartawan di Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

Dia mengakui, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Sekalipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Karena itu, Tiko menyebut ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga. Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.

“Kalau pendanaan untuk konsumennya saya rasa sudah cukup jelas, walaupun FLPP pun buat BTN agak challenging karena menggunakan konsep float. Ini sudah kita bicarakan dengan Pak Herry untuk merubah konsep FLPP ke depan seperti model KUR, subsidinya bunga gitu,” paparnya.

“Sehingga nanti dari sisi pembiayaan semakin luas. Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya,” lanjut Tiko.

(Feby Novalius)