Rumah Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun: Aman dari Banjir hingga Tsunami

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan pembangunan rumah relokasi bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mulai berjalan pada Februari 2026.

Menurut Maruarar, pemerintah mengusulkan empat tahap utama dalam skema penganggaran dan pelaksanaan, yakni penetapan lokasi, penetapan daftar penerima manfaat (BNBA), pengalokasian anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan dimulai pada Februari, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan dan tahap pascapelaksanaan.

"Ini usul kami karena isu kita soal percepatan, penganggaran barang dan jasa Februari, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan juga pasca pelaksanaan. Kami usulkan tahapannya seperti itu, supaya kalau bisa lebih cepat lebih bagus," ujarnya dalam dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah, Sabtu (10/1/2026).

Untuk tahap awal, pemerintah memprioritaskan wilayah yang telah siap dari sisi lahan dan verifikasi lapangan. Salah satu daerah yang diusulkan untuk segera memulai pembangunan adalah Aceh Tamiang.

"Mungkin kita bisa mulai di Aceh Tamiang, mungkin kita bisa jalan segera," tambahnya.

Dari sisi kesiapan lahan, Provinsi Aceh mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 403,09 hektare dan daya tampung hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 24 titik lahan telah diverifikasi di lapangan dan dinyatakan layak untuk pembangunan hunian tetap.

Sementara itu, di Sumatera Utara tersedia 16 lokasi lahan relokasi dengan total luas mencapai 56 hektare, yang saat ini sebagian telah memasuki tahap verifikasi teknis. Adapun di Sumatera Barat terdapat 28 lokasi lahan relokasi dengan luas keseluruhan sekitar 53 hektare, yang juga sedang diproses untuk penilaian kelayakan.

Selain lahan yang sudah diusulkan, masih terdapat lokasi tambahan yang berada dalam tahap identifikasi lanjutan, yakni 17 lokasi di Aceh, 16 lokasi di Sumatera Utara, dan 28 lokasi di Sumatera Barat, untuk memastikan kecukupan daya tampung terhadap kebutuhan hunian bagi warga terdampak.

Maruarar menegaskan, penentuan lokasi relokasi harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari ancaman bencana lanjutan seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan harus bebas dari persoalan hukum. Ketiga, lokasi harus dekat dengan ekosistem kehidupan warga, termasuk akses ke mata pencaharian, sekolah, dan pasar.

Pemerintah berharap dengan percepatan skema penganggaran dan kesiapan lahan di tiga provinsi tersebut, pembangunan rumah relokasi dapat segera dimulai sehingga para korban bencana bisa secepatnya menempati hunian yang aman dan layak.

"Kami juga berkoordinasi dengan BNPB, kami juga mengingatkan ada 3 kriteria untuk lokasi, pertama pastikan lokasi itu aman dari banjir, tsunami, longsor, kedua pastikan tidak bermasalah secara hukum, ketiga pastikan itu dekat dengan ekosistem kehidupan, misal dekat dengan ladang mereka atau mata pencaharian mereka, dan sekolah dan pasar," pungkasnya.