MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dipangkas dalam nilai yang besar sekitar 3%. Indonesia Property Watch (IPW) tengah mengkhawatirkan adanya penggelapan dana investasi dalam pemotongan gaji tersebut.
CEO of Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menyampaikan bahwa potensi penggelapan dana Tapera bisa saja terjadi, jika pengelolaanya tidak dilakukan secara transparan.
“Tapera itu prinsipnya bagus, bisa jadi dana abadi, perumahan gitu ya, yang saya khawatirkan dan menjadi konsen kita, ini jadi kontrol dari wartawan juga nih, masalah pengelolaannya,” jelas Ali saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, (31/5/2024).
“Jangan sampai tidak transparan, itu yang saya khawatirkan, itulah yang saya khawatirkan,” tambahnya.
Dalam struktur Dewan Taperan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum ada wakil dari para pekerja sehingga kontrol terhadap pengelolaan dana tidak dapat dilakukan secara langsung.
“Kenapa, pertama di Dewan Tapera itu belum ada wakil, belum ada wakil konsumen, gimana kita konsumsi tahu untuk dananya itu bisa transparan digunakan karena dananya luar biasa lho, dana jumbo itu,” tuturnya.
Ali juga turut mempertanyakan terkait siapa yang akan bertanggung jawab bila investasi dana Tapera gagal. Pertanyaan tersebut berkaca dari kasus korupsi sebelumnya yang terjadi pada Asabri dan Jiwasraya.
“Kedua, masalah pengelolaan uangnya itu akan diserahkan ke fund manager sebagian, fund manager itu pasti ada fee di sana, fee-nya itu jangan jadi dana bancakan, terus juga ketika fund manager mengelola kemudian rugi investasinya itu yang tanggung siapa?,” tanyanya.
“Karena di undang-undang pasar modal tidak ada yang bisa menyalahkan fund manager kalau rugi, itu yang tanggung masyarakat nanti, nah itu pertanggung jawabnya gimana nanti Tapera?,” tambahnya.
Baca Selanjutnya: Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Waspada Ada Penggelapan Dana! Khawatir Korupsi Asabri-Jiwasraya Terulang
(Taufik Fajar)