Apakah Benar Ada Perampasan Tanah di IKN? Ini Jawaban Menteri PUPR

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons soal isu perampasan tanah di IKN Nusantara. Basuki yang menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN geleng-geleng kepala saat ditanya tentang perampasan tanah IKN.

Basuki mengaku tak tahu tentang sejumlah pihak termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga bahwa perampasan tanah masyarakat akan tetap terjadi meskipun ada pergantian pimpinan. Basuki pun justru bertanya kepada awak media yang menanyakan tentang hal itu.

“Perampasan apa (geleng-geleng) apa itu perampasan gak ada, gak ada istilah itu,” ujar Basuki di lingkungan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).

Basuki juga menegaskan bahwa tidak ada istilah perampasan tanah di IKN. “Loh bukan membantah saya gak ngerti itu gak ada istilah perampasan,” tegasnya.

Sementara, pada kesempatan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa istilah perampasan tanah di IKN mengerikan. “Itu istilah baru yang mengerikan itu,” timpalnya.

Selanjutnya, Basuki pun menegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengutamakan masyarakat. “Arahanya pak Presiden itu utamakan kepentingan masyarakat.”

Basuki pun menegaskan bahwa dia baru saja ditunjuk sebagai Plt Otorita IKN sehingga perlu waktu untuk beradaptasi. “Ya belum tau, saya baru ditunjuk. Kita pelajari dulu bos ini belum apa-apa pertanyaan berat, enggak-enggak belum,” pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)