JAKARTA - Ternyata segini gaji UMR di Pati sesuai keputusan dari Gubernur tersebut. Pasalnya, UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya.
Adapun setiap wilayah atau provinsi di Indonesia berbeda-beda. Sebab, berdasarkan pertumbuhan ekonomi serta para pekerja. Lantas berapa gaji UMR di Pati?
Ternyata segini gaji UMR di Pati sebesar Rp2.190.000. Hal ini berdasarkan Keputusan penetapan gaji UMR Pati 2024 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024.
Selain itu, formula perhitungan UMR Pati terdiri dari upah minimum di 2023, inflasi berjalan dan pertumbuhan ekonomi.
Menariknya gaji UMP lebih tinggi dibandingkan dengan nominal upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah yang ditetapkan sebesar Rp 2.036.947.
Sementara itu, Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara pulau jawa dan di bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT.
Adapun, Kabupaten yang berjarak 75 Km dari Kota Semarang dan berada pada jalur pantura. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati seperti Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain – lain.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah memfokuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 fokus untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah.
"Untuk mewujudkan hal itu, tentunya diperlukan strategi yang tepat melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya berkualitas, optimalisasi pasar," kata Kepala Bappeda Kabupaten Pati Muhtar saat menggelar Forum Konsultasi Publik RPJPD di Pendopo Kabupaten Pati, Senin.
Selain fokus meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah, kata dia, Pemkab Pati juga berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada aspek demografi, geografi, dan pelayanan umum.
Melalui isu-isu strategis dalam RPJPD, dia juga bertekad meningkat kualitas hidup masyarakat, penurunan kemiskinan, pemerataan infrastruktur wilayah, tata pemerintahan yang unggul dan adaptif.
"Apa yang kita lakukan ini dapat membawa langkah konkrit untuk 20 tahun ke depan dan Bappeda dapat menampung semua masukan-masukan kemudian dapat disinergikan untuk langkah-langkah pembangunan nantinya," ujarnya.
(Rina Anggraeni)