MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Peran BUMN sangat dinanti sebagai lokomotif pembangunan guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut data Kementerian Keuangan, BUMN berkontribusi sebesar 21,4% terhadap PDB nasional pada 2023. Selain itu, kontribusi BUMN kepada negara mencapai 21,9% dari pajak, dividen dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023. Berdasarkan data, setoran dividen BUMN naik dari Rp39,7 triliun di 2022 menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.
Sementara aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 menjadi Rp9.789 triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp10.470 triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total PDB Indonesia.
Saat ini jumlah BUMN mencapai 41 perusahaan. Meski mencatatkan kinerja yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemerintah tetap memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN.
Total realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 adalah Rp226,1 triliun. Rinciannya Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023 dan Rp41,8 triliun pada 2024.
Sementara itu, total realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024.
Pemberian PMN untuk BUMN merupakan sebagai penugasan dari pemerintah. Hal ini juga dipertegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam pemberian PMN BUMN tahun anggaran 2024.
Erick Thohir mengatakan, pemberian PMN untuk BUMN bertujuan untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi. Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif saat 17 BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa di antaranya terjerat masalah keuangan.
"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70% BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick di Jakarta belum lama ini.
Erick mengatakan, pihaknya juga bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN. Dari 17 BUMN yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.