Duet Sri Mulyani-Thomas Djiwandono Bakal Garap PR Ini

JAKARTA – Duet Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu Thomas Djiwandono siap menggarap sejumlah PR di Kementerian Keuangan. Thomas Djiwandono bakal langsung bekerja dengan pejabat lainnya untuk menjalankan tugas negara.

"Pak Thomas Djiwandono ini sebagai Wamenkeu akan bekerja sama dengan Wamenkeu yang sekarang pak Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk bisa menjalankan tugas mengelola negara," jelas Sri Mulyani.

Adapun tugas negara tersebut, lanjut Menkeu, adalah menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespon dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat.

"Kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut, supaya kita bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan," kata Menkeu.

Menurut Menkeu, karena ini adalah suatu periode transisi sehingga dengan masuknya Tommy untuk 3 bulan ke depan, sudah masuk dengan siklus APBN 2025.

"Jadi memang fokusnya untuk mas Thomas akan ikut ke dalam RAPBN 2025 tersebut, ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin dilakukan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadiran Tommy disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

Dengan begitu diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Sri Mulyani juga membantah jika masuknya Thomas Djiwandono pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.

Adapun penyusunan RAPBN 2025 akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RUU-nya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan pembahasan di DPR RI.

"Sehingga seluruh proses penyusunan APBN kita semuanya tahu kita sudah susun, nota keuangannya dan disampaikan presiden pada 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan Oktober, karena ini masa transisi jadi lebih cepat," ungkap Menkeu.

"Nah ini adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," imbuh Sri Mulyani.

(Dani Jumadil Akhir)