Bapanas-Bulog Diminta Stop Impor Beras di Tengah Isu Skandal Mark Up

JAKARTA - Penghentian impor beras dinilai tepat untuk dilakukan di tengah adanya dugaan skandal mark up. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan produksi dalam negeri supaya terhindari dari kerugian negara akibat skandal tersebut hingga Rp 8,5 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku heran dengan sikap Bapanas yang katanya mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk stok pangan nasional, tapi tetap impor beras pada Juni hingga Desember 2024 dengan total 2,1 juta ton.

“Main-main aja gitu retorika hanya untuk menyenangkan para petani. Padahal yang dikasih petani itu bukan madu tapi racun dengan beras impornya,” kata Uchok, dikutip dari Antara, Sabtu,(20/7/2024).

Dirinya meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.

“Ini sebetulnya beras kita cukup. Beras kita cukup untuk kita sendiri, tapi impor beras ini itu keliatanya mencari apa itu mark up,” katanya.

Sementara itu menyikapi dugaan skandal tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor 2,2 juta ton beras.

Ketut memastikan Bapanas dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Di samping itu, Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya tersebut.

Menurut Widiarso, atas laporan tersebut yang dinilai tanpa ada fakta, maka akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog.

(Taufik Fajar)