JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima konsesi tambang dari pemerintah. Hal ini timbul perdebatan lantaran pro dan kontra atas keputusan tersebut.
Namun demikian, PP Muhammadiyah akan mengumumkan menerima atau tidaknya konsesi tambang tersebut melalui Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta pada Minggu 28 Juli 2024.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, kondisi lahan tambang saat ini dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik.
"Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024).
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu pun menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan