Luhut Sebut 30 Tahun Investasi Migas Seret, Menteri ESDM Buka Suara

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai adanya ketidaksesuaian regulasi dan mengakibatkan ketidakhadiran investasi baru di sektor migas selama 30 tahun terakhir.

"Enggak, bukan itu," tegas Arifin ketika ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, hal ini berawal sejak 2012, di mana saat itu dilakukan pengeboran besar-besaran yang menghabiskan dana hingga USD2,5 miliar.

"Jadi waktu itu kan tahun 2012, dulu kan kita sempat pick ya. Terus kemudian tahun 2012, itu kejadian udah ngebor besar, habis USD2,5 miliar dollar terus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu dry hole. Nah kemudian juga dari situ di tempat-tempat lain udah mulai ketemu sumber-sumber baru. Jadi, mereka (KKKS) pada pindah," tuturnya.

 BACA JUGA:

Arifin mengatakan, hal itulah yang kemudian menimbulkan persaingan antara daerah yang memiliki kebijakan fiskal yang menguntungkan dengan yang kurang menguntungkan.

"Karena pasti milihnya yang itu, kan? Makanya kita harus memperbaiki kita punya kebijakan untuk bisa menarik investasi lagi," tegasnya.

"Tapi sekarang, alhamdulillah, ya. Mungkin banyak yang ketemu potensi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait adanya ketidaksesuaian regulasi yang akhirnya mengakibatkan ketidakhadiran investasi baru di sektor migas selama 30 tahun terakhir.

"Jadi saya juga mengatakan kepada rekan kita dari Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, ada sesuatu yang salah dengan kalian, 30 tahun tidak ada investasi, pasti ada yang salah dengan peraturannya," jelasnya ketika ditemui dalam kegiatan kegiatan Supply Chain&National Capacity Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

Oleh karena itu, Luhut menegaskan perlu adanya perbaikan hingga perubahan peraturan agar selaras dengan kebutuhan investasi. Sebab menurutnya, jika tidak ada pihak yang tertarik berinvestasi maka hal itu mencerminkan adanya masalah di dalam negeri.

(Dani Jumadil Akhir)