Bambang menambahkan draft yang dibuat untuk Satgas Gakkum itu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri dan KPK. Katanya, hal ini juga sudah diajukan ke Mensesneg, dalam hal ini deputi perundang-undangan.
"Saat ini kami masih menunggu percepatan Satgas Gakkum disamping kita menunggu Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM," pungkasnya.
(Taufik Fajar)