Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober

RS Hermina yang akan dibangun di IKN bertaraf Internasional berkonsep ecogreen dan smart hospital. Tahap awal jumlah tempat tidur 100 selanjutnya dikembangkan menjadi 200 atau lebih dengan anggaran pembangunan Rp650 miliar. Rumah Sakit ini akan ikut serta menjalankan program-program Pemerintah, termasuk juga pelayanan pasien BPJS serta Non BPJS

4. Rumah Sakit Mayapada

Pembangunan rumah sakit Mayapada menelan investasi sekitar Rp500 miliar untuk membangun gedung rumah sakit sekaligus dormitory di KIPP 1B.

Pembangunan rumah sakit ini mengusung tema ramah lingkungan dengan 20 persen dari total luasan lahan akan dimanfaatkan sebagai area hijau serta dilengkapi dengan taman penyembuhan dengan sistem kelola taman untuk membantu percepatan kesembuhan pasien. Presiden pun meminta RS Mayapada Hospital Nusantara dapat menjadi contoh RS ramah lingkungan.

Komisaris Utama PT Mayapada Healthcare Group, Jonathan Thahir menyebut Mayapada Hospital Nusantara hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan di IKN sebagai bentuk perwujudan atas komitmen Mayapada untuk terus berkontribusi dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dukungan atas 8 center of excellence (CoE) yang tersedia di Mayapada Hospital Nusantara IKN: Cardiovascular Center, Oncology Center, Tahir Neuroscience Center, Gastrohepatology Center, Orthopedic Center, Tahir Uro-Nephrology Center, Obstetric& Gynecology Center, Pediatric Center

Gedung DPR IKN Siap Dilelang

Di sisi lain, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan pembangunan kompleks DPR di IKN siap untuk dilelang pada tahun 2025 mendatang.

Danis menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan desain bangunan terlebih dahulu sebelum masuk dalam proses lelang pada Pemerintahan Prabowo mendatang.

"Itu sangat mungkin (lelang pembangunan gedung DPR IKN) di tahun 2025, desain sedang kita siapkan," kata Danis.

Lebih jauh, Danis menjelaskan saat ini alokasi lahan untuk pembangunan kompleks legislatif tersebut sudah ditetapkan. Berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, berlokasi di samping lokasi Istana Presiden.

"Lahan sudah ada, itu ada di kiri kanan Istana, ada yudikatif dan legislatif, kalau luasnya belum hafal saya kita detailnya," kata Danis.

Selain kompleks legislatif di IKN, Danis mengatakan kompleks perkantoran lembaga Yudikatif juga targetkan masuk dalam tahap lelang tahun depan. Adapun lokasinya, akan berada disamping Istana Presiden.

Sehingga dijelaskan Danis, nantinya Istana Presiden akan diapit oleh Lembaga Yudikatif dan lembaga Legislatif jika keduanya telah rampung. Akan tetapi proses lelang tersebut menurutnya akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan, menyesuaikan budget anggaran yang dialokasikan.

"(Target lelang 2025) itu ada gedung DPR, kompleks yudikatif. Legislatif dulu yang pertama (kita lelang), kedua yudikatif, kita ingin semua berjalan, tapi semua kan kita menyesuaikan budget juga," pungkasnya.

(Feby Novalius)