Satu Dekade Presiden Jokowi: Bandara-Pelabuhan Dibangun demi Pemerataan Ekonomi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 10 tahun bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

Seperti halnya pembangunan bandara hingga pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini menjadi kunci menghubungkan Indonesia agar lebih dekat dan cepat yang merupakan negara kepulauan.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, untuk pangan, energi maupun untuk industri. Jokowi juga berpesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden RI yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," kata Menhub.

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik," papar Menhub.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan non komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. "Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya bandara baru.

 

Tantangan Sektor Transportasi

Pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

Menhub mengatakan, salah satu tantangannya adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan yang cukup berat bagi sektor transportasi dalam negeri.

"Pada saat Covid-19, kita melihat bagaimana upaya Bapak Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik dan Alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali," ucap Menhub.