Satu Dekade Presiden Jokowi: Bandara-Pelabuhan Dibangun demi Pemerataan Ekonomi

Infrastruktur Pelabuhan Diapresiasi

10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, sudah berhasil dibangun 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah. Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar masyarakat. Ferry Yahya menyebut, sepanjang satu dekade otoritas fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Kerja keras pun membuahkan hasil baik.

“Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal.

Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makro perekonomian nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.

“Makin dekatnya konektivitas antar provinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” papar dia.

Lelaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

“Demikian juga dengan tol laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro warga DKI Jakarta mengatakan, isu pemerataan ekonomi di Pulau Jawa dan daerah lainnya menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir ini.

Perkara Jawa-sentrisme yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan pemerintah dengan memasifkan infrastruktur di daerah, termasuk pelabuhan laut.

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadi konsen ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.

Ekosistem konektivitas transportasi laut diharapkan terus diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

“Mungkin ditingkatkan lagi terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” tutur Audi.

(Dani Jumadil Akhir)