SPECIAL REPORT: Swasembada Pangan Prioritas, IKN Tak Secepat Dulu

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan sekencang dan secepat pemerintahan sebelumnya era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, pemerintahan Presiden Prabowo akan fokus pada mencapai target swasembada pangan dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran swasembada pangan 2025 yang disampaikan Kementerian Koordinator bidang Pangan mencapai Rp139,4 triliun.

Berbeda terbalik dengan anggaran pembangunan IKN pada 2025 yang jauh lebih kecil. Awalnya, dalam RAPBN 2025, anggaran IKN hanya dipatok Rp143,1 miliar. Kemudian direvisi saat disahkan menjadi APBN 2025 yakni mencapai Rp15 triliun dengan rincian untuk Otorita IKN (OIKN) Rp5,89 triliun dan Kementerian PUPR Rp9,11 triliun.

Dengan penambahan anggaran ini, pembangunan IKN tetap dilanjutkan tapi sayangnya tidak secepat dan sekencang dulu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pembangunan IKN ke depan bakal melambat jika dibandingkan Pemerintahan sebelumnya. Hal ini mengikuti ketersediaan alokasi anggaran yang dikucurkan untuk IKN.

"Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Dody di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan fokus pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Prabowo bukan untuk IKN, tapi untuk menciptakan ketahanan pangan. Sebab dikhawatirkan konflik geopolitik yang tengah terjadi makin memanas.

"Dari hasil diskusi dengan bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap kita teruskan, cuma mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, karena yang khawatirkan presiden perang benar-benar terjadi, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi," kata Dody.

Dody menjelaskan, fokus swasembada pangan Pemerintahan Prabowo mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok. Di satu sisi produksi bahan pangan, terutama beras, di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih harus didatangkan dari impor.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," sambungnya.

Lebih jauh, Dody menjelaskan dukungan anggaran Kementerian PU untuk mendukung swasembada pangan ini akan dialokasikan untuk membangun jaringan irigasi pertanian, penjaminan ketersediaan air lewat bendungan atau waduk, dan lainnya.

"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan, itu dulu yang utama. Termasuk swasembada air, otomatis. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku," kata Dody.

Meskipun demikian, Dody menambahkan dalam 4 tahun ke depan pembangunan IKN, targetnya pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif sudah akan terbangun. "Insyaallah kalau 4 tahun ke depan gedung legislatif dan yudikatif sudah terbangun," kata Dody.

Dody pun membandingkan dukungan anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 untuk infrastruktur dasar IKN sebesar Rp41,95 triliun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.

Melalui alokasi anggaran yang jauh lebih kecil itu, Dody menjelaskan fokus pembangunan IKN lewat APBN hanya untuk membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.

"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan pada dasarnya pembangunan IKN tidak seluruhnya dibebankan oleh Kementerian PU saja. Sebab setelah pembangunan infrastruktur dasar terbangun, maka diharapkan peran swasta atau badan usaha juga berkontribusi untuk mendukung pembangunan Ibukota baru tersebut.

"Tidak semuanya dengan APBN, kan ada dari OIKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu (pembangunan IKN) dan tidak semuanya di PUPR," kata Diana.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan untuk mengurangi acara-acara seremonial agar anggaran yang dibelanjakan pemerintah lebih efisien. Acara ini termasuk serenomial groundbreaking IKN.

Meski demikian, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengaku belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait nasib seremonial groundbreaking IKN proyek investor yang kerap dilakukan oleh Jokowi sebelumnya.

"Belum ada informasi apa-apa (kelanjutan groundbreaking IKN), kita lanjut (pembangunan) saja terus, intinya kan ini keberlanjutan," kata Agung saat ditemui di Kompleks DPR RI.

Agung mengklaim sejauh ini belum ada sentimen negatif dari para pelaku usaha yang kedepannya akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Sebab dukungan pemerintah lewat APBN diproyeksikan hanya 20% dari kebutuhan biaya pembangunan.

"Daya dengar tidak ada apa tuh (kekhawatiran pelaku usaha), lanjut saja semua, kalau LoI (Letter of Intent) ada terus, tapi kita tidak mau hanya LoI, harus seluruh proses jalan," sambungnya.

Adapun saat ini, Agung mengaku pemerintah akan lebih fokus terlebih dahulu untuk membangun kelengkapan infrastruktur dasar di IKN. Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan baru.

"Intinya kita mau membangun dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," tambahnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan pembangunan KIPP IKN terbagi dalam 3 tahap pengerjaan.

"Kita sudah sekitar 93% untuk batch 1, batch 2 sekitar 60%, dan batch 3 hampir 20%," ujar Danis saat dihubungi.

Danis merinci progres batch 1 sendiri mulai terkontrak sejak tahun 2020 lalu sebanyak 40 paket pekerjaan senilai Rp25 triliun. Progresnya saat ini sudah mencapai 93,9%.

Progres Batch 2 terkontrak sejak April 2023 sebanyak 31 paket senilai Rp27,6 triliun dengan progres terkini 63,1%. Sedangkan progres Batch 3 sendiri sudah 17,4% yang terkontrak sejak Desember 2023 sebanyak 38 paket pekerjaan senilai Rp36,3 triliun.

Prabowo Tunjuk Basuki Hadimuljono sebaggai Kepala Otorita IKN

Presiden Prabowo Subianto telah melayangkan Surat presiden (surpres) ihwal penunjukan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara ke DPR RI.

"Perlu saya sampaikan di awal surat presiden terkait dengan penunjukkan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda di Ruang Rapat Komisi II DPR.

Kendati demikian, Rifqi menyampaikan, Komisi II DPR RI masih menunggu disposisi pimpinan. Dengan demikian, kata dia, rapat kerja (raker) itu belum dapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab anggota.

"Karena itu otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif sehingga saya kira sesi tanya jawab mungkin nanti ditiadakan dulu," ucap dia.

Komitmen Prabowo soal IKN

Presiden Prabowo Subianto disebut berencana menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk kelanjutan pembangunan IKN itu saat retreat menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN,” kata Raja Juli dikutip dari akun media sosial pribadinya, Minggu (27/10/2024).

Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, yakni sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. “Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya.”

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang trias politika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” ujarnya.

Bahkan, Raja Juli mengungkapkan Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR bisa diselenggarakan di IKN. Selain itu, Presiden Prabowo berharap pelantikan Presiden dan Wapres tahun 2029 bisa diselenggarakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” paparnya.

(Taufik Fajar)