Prabowo Bakal Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Ketentuan Pertanahan dan Hutan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan utang.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Arahnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

“Saya juga sudah memberi keputusan pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” kata Prabowo dalam Arahnya.

1. Harus Dipatuhi

Penegakan hukum tersebut, harus dipatuhi semua perusahaan tanpa perlakuan khusus.

“Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus,” jelasnya.