100 Hari Presiden Prabowo, Ini Sektor yang Harus Diperbaiki

Dirinya juga menyoroti dominasi kebijakan populis, seperti kenaikan UMP, yang menurutnya tidak terukur dampaknya terhadap ekonomi jangka panjang dan lebih mengutamakan efek politik jangka pendek. 

Wijayanto mengingatkan bahwa pemerintahan harus didasari oleh teknokrasi yang kuat, bukan hanya politik. 

"Agar diskusi dan masukan yang diberikan akan lebih terukur, dampaknya pun lebih jelas," tuturnya.

2. UMKM

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, memberikan penilaian kritis terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi, khususnya terkait UMKM. 

Eisha menekankan bahwa penghapusan utang UMKM yang direncanakan pemerintah belum menunjukkan hasil yang merata. 

"Dan untuk pendataannya kalau dilihat dari 1 juta UMKM baru terdata 67 ribu UMKM dengan nilai Rp2,4 miliar," ungkapnya, 

(Feby Novalius)