JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki masa kerja 100 hari sejak dirinya dilantik. Dalam 100 hari kerjanya, Prabowo mendapat sorotan tajam dari para ekonom.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai ada enam kecenderungan yang perlu segera diluruskan jika pemerintah ingin mewujudkan asta cita. Perbaikan ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pada diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi yang diadakan oleh Universitas Paramadina bersama INDEF, Wijayanto menyoroti beberapa masalah dalam pemerintahan Prabowo, yang menurutnya perlu segera diperbaiki.
Pertama, dia mencatat masalah koordinasi antar instansi yang lemah,
“Perbedaan narasi antar menteri dan wakil menteri, antar menteri lain, kementerian, pemerintah pusat, daerah, ini sangat masif terjadi akhir-akhir ini. Ini buruk karena membingungkan konsumer, pelaku usaha dan investor,” ujarnya pada Rabu (22/1/2025).
Kemudian Wijayanto menyebutkan, komunikasi pemerintah yang kurang terukur. Ada beberapa hal yang masih bersifat over promise yang berpotensi menimbulkan kekecewaan publik.
Selain itu, dia menilai solusi yang ditawarkan pemerintah seringkali kurang komprehensif, seperti contoh penghapusan utang UMKM yang masih belum memiliki ekosistem yang jelas untuk mendukungnya.