Pengembang Siap Bangun 350 Ribu Rumah Subsidi 2025, Ini Daftar Penerima Prioritas

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berusaha meningkatkan target kuota rumah bersubsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah hingga akhir tahun ini.

Untuk dapat rumah merealisasikan target 350.000 rumah subsidi yang berkualitas Kementerian PKP juga berharap adanya dukungan dari asosiasi pengembang dan DPR.

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri atas: guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, POLRI 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya juga dialokasikan rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, pegawai Kemenparekraf 3.000 unit, dan pegawai BKKBN 2.000 unit.

Selain itu, juga dialokasikan untuk petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver Gojek 1.000 unit, driver Grab 1.000 unit, hingga asisten rumah tangga (ART) yang mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Terkait kebijakan tersebut, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Endang Kawidjaja, mengapresiasi alokasi rumah subsidi melalui skema FLPP. Para pengembang, menurutnya, siap bekerja keras merealisasikan target pemerintah tersebut.

"Apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam memperjuangkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat pemberian skema subsidi perumahan. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami para pengembang untuk berkolaborasi dengan Kementerian PKP dalam membangun rumah bersubsidi melalui skema FLPP," ujar Endang Kawidjaja, Rabu (7/5/2025).

CEO Delta Group ini menilai bahwa para pengembang berharap subsidi benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.

"Perlu dilahirkan skema-skema pembiayaan khusus yang sesuai dengan karakter keuangan kelompok sasaran, seperti ASN, anggota TNI/Polri, petani, dan lainnya, agar skemanya tidak lagi pukul rata seperti sekarang yang hanya tepat bagi kalangan pekerja berpendapatan formal," ujar Endang, yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

Sebagai pengembang yang telah berkiprah lebih dari 33 tahun di dunia properti, Endang Kawidjaja juga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait penyediaan rumah subsidi yang berkualitas.

"Bagaimana kami harus menjaga kualitas tetap baik di tengah meningkatnya kuantitas. Karena ini sejalan dengan tujuannya, yaitu memastikan rakyat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau," pungkasnya.

(Feby Novalius)