Polemik Tambang Nikel, Intip Kondisi Terbaru Raja Ampat yang Sebenarnya

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta lebih proaktif dalam merespons polemik keseluruhan aktivitas  pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. KLH memiliki peran penting memastikan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas di kawasan konservasi tersebut.

“Sebagai kementerian yang memegang otoritas dalam aspek lingkungan, KLH perlu memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Rabu(10/6/2025).

Menurutnya, KLH berperan dalam memberikan persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Oleh karena itu, evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan menjadi tanggung jawab dan memerlukan peran aktif dari KLH.

Hanif juga menuturkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara melalui drone dan citra satelit, belum terlihat dampak visual yang signifikan. Namun, kajian lebih lanjut terhadap kondisi laut dan ekosistem terumbu karang masih akan dilakukan.

Alfons pun menekankan pentingnya kejelasan informasi di tengah derasnya pemberitaan. Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar juga perlu diluruskan, termasuk soal lokasi pertambangan yang ternyata berada di wilayah berbeda dengan kawasan konservasi yang menjadi destinasi wisata utama Raja Ampat. 

“Ini penting agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya, dan tidak terjadi simpang siur antara isu tambang dan pariwisata,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Alfons berharap KLH dapat menyampaikan secara terbuka hasil evaluasi teknis serta langkah-langkah mitigasi yang telah atau akan diambil. 

“Keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam soal pertambangan dan kawasan konservasi serta menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjawab foto-foto yang beredar di media sosial yang menunjukan adanya kerusakan di pulau tersebut akibat aktivitas penambangan.

“Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa ini adalah hasil gambar terakhir dan ini adalah gambar-gambar terakhir," kata Bahlil. 

Dia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikap informasi yang beredar, salah satunya di media sosial terkait situasi terkini di Raja Ampat.

“Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak bisa membedakan mana yang sesungguhnya mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik,” jelas dia.

(Feby Novalius)